Term of Reference

SIMPOSIUM NASIONAL
“PELAJARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DARI DAERAH”
IRE-PRAKARSA-FPPM-FITRA DIDUKUNG OLEH FORD FOUNDATION

Latar belakang
Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda nasional dan dilakukan secara seragam dan terpusat. Pada prinsipnya kebijakan PK nasional itu menempuh dua strategi ganda secara simultan yaitu, pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin. Pengurangan beban dilakukan dengan program bantuan dan perlindungan sosial (raskin, BOS, jamkesmas, dll) dan PNPM mandiri. sementara yang peningkatan pendapatan keluarga miskin ditempuh dengan PNPM mandiri dan pengembangan UMKM melalui kredit usaha rakyat. Menurut catatan TKPK, dana yang dialokasikan untuk program PK meningkat drastis 250 persen selama lima tahun sementara angka kemiskinan turun hanya 2 persen.
Daerah tetap menjalankan agenda-agenda nasional tersebut tetapi selama beberapa tahun terakhir ini daerah punya kreasi dan inovasi penanggulangan kemiskinan secara lokal, mengingat kemiskinan itu bersifat regional dan beragam. Inovasi itu bersifat beragam baik dari sisi isu maupun pendekatan. Berdasarkan riset IRE, di Kabupaten Jembrana sudah memfokuskan pada pendidikan dan kesehatan gratis sejak 2001/2002 serta program peningkatan daya beli masyarakat. Ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan pembangunan dirumuskan secara mainstreaming dan sistemik di mana sistem birokrasi yang dibangun, khususnya program pembangunan di SKPD diharuskan untuk target pengurangan kemiskinan. Sementara itu, di Kabupaten Kebumen, penanggulangan kemiskinan diwarnai oleh gerakan civil society yang cukup maju dalam mendorong kebijakan program pro-poor yang dibuktikan dengan adanya realokasi APBD dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Sukabumi, meskipun angka KK miskin menurun tahun 2008 dan angka IPM meningkat pada tahun yang sama, tetapi angka peningkatannya tidak signifikan. Kita bisa belajar, betapa luasnya cakupan pelayanan pemerintah daerah yang meliputi 47 kecamatan dan jumlah penduduk yang mencapai 2.372.080 jiwa menjadi tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Bandung, sisi inovasi dan dorongan kebijakan program penanggulangan kemiskinan jauh dari harapan, dibuktikannya dengan kekuatan anggaran (APBD) yang dimiliki berbanding terbalik dengan persoalan tingginya angka kemiskinan di kabupaten Bandung. Angka kemiskinan tinggi, akan tetapi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Kota Makassar memberikan pembelajaran tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi didalam menopang inovasi kebijakan sosial. Political will pemimpin daerah determinan dalam meningkatkan porsi belanja pelayanan publik yang terkait hak-hak dasar warga negara. Sementara itu di Kabupaten Gunungkidul pemerintah daerah melakukan terobosan dalam penanggulangan kemiskinan dengan program “Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan”. Akan tetapi, program ini hanya sebatas dokumen, dan tidak teraplikasikan dengan baik. Alhasil, daerah lebih banyak menjalankan skema pembangunan dari pusat (donor driven), karena semua skema program pembantuan dari pusat, masuk ke kabupaten Gunungkidul.
Studi IRE berupaya menarik pelajaran baik yang positif maupun negatif dari enam daerah tersebut. Pelajarn yang positif bisa menjadi bahan belajar, diadaptasi, di daerah lain, dan di-scaling up secara nasional. Sementara pelajaran negatif bisa menjadi catatan kritis untuk merumuskan strategi yang tepat dan relevan dengan konteks lokal.

Maksud dan tujuan
1. Sharing berbagai pelajaran penanggulangan kemiskinan didaerah berdasarkan hasil penelitian IRE dan para mitra.
2. Merumuskan pelajaran positif penanggulangan daerah serta strategi adaptasi dan scaling up.
3. Mengidentifikasi isu-isu kritis PK yang beragam di berbagai daerah sebagai titik tolak untuk merumuskan strategi yang inovatif.
4. Menyediakan ruang untuk menyemai discourse PK yang lebih tajam dan mendalam.
5. Membangun model dan peta jalan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan relevan.

Narasumber
1. Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, dengan tema “Model Penanggulangan Kemiskinan”.
2. Dr. Faisal Basri, M.A., dengan tema “Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi”.
3. Dr. Son Diamar, BAPPENAS, dengan tema “Strategi Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah”.
4. Dr. Roy Salomo, Universitas Indonesia, dengan tema “Kebijakan Sosial, Pelayanan Publik, dan Penganggaran”.
5. Bapak John Victor Bottini, Task Team Leader PNPM Mandiri Pedesaaan, dengan tema “Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan”.
6. Ibu Titik Hartini, Direktur Eksekutif ACE, dengan tema ““Pemberdayaan, Partisipasi Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan”.
7. Prof. San Afri Awang, Pusat Studi Ekonomi Pancasila, UGM, dengan tema “ Pengembangan Ekonomi Lokal”.

Waktu dan Tempat
Simposium Nasional diselenggarakan hari Jumat-Sabtu, tanggal 3-4 September 2010 di Hotel Quality Yogyakarta, dengan alamat Jl. Adisucipto No. 48, Yogyakarta, Telp. 0274-485005.

Penyelenggara
Simposium Nasional ini hasil kerjasama Konsorsium yang beranggotakan Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) dan Prakarsa dengan Ford Foundation.

Peserta
Simposium Nasional diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 26 utusan dari pemerintah daerah, NGO, Lembaga Donor, dan para pejabat dari lingkungan Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bappenas yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan.
Lain-lain
• Simposium Nasional ini difasilitasi oleh IRE Yogyakarta bekerjasama dengan Ford Fondation.
• Panitia mengganti biaya transport peserta (transport darat untuk peserta dari Jawa dan transport udara kelas ekonomi untuk peserta dari Jakarta dan luar Jawa). Panitia juga mengganti transportasi lokal menuju bandara.
• Peserta dari pemerintah daerah diharapkan dapat menanggung transportasi memakai SPPD karena panitia hanya menanggung akomodasi dan paket meeting.
• Peserta diharap mencari tiket transport sendiri dan akan diganti oleh panitia di Yogyakarta (reimbursh).
• Peserta dapat check in di Hotel Quality, Kamis, 2 September 2010 jam 14.00 WIB, dan check out maksimal Minggu, 5 September 2010 jam 12.00 WIB.
• IRE Yogyakarta hanya menanggung biaya kamar dengan fasilitas makan pagi, makan siang, makan malam dan coffeebreak, sedangkan biaya-biaya lain seperti telepon kamar, laundry, penggunaan minibar, pemesanan makanan ke kamar maupun di restaurant (diluar paket yang disediakan IRE) dan lain-lain menjadi tanggung jawab peserta.
• Khusus peserta dari kota Yogya tidak disediakan akomodasi/penginapan.

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Jln. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Sleman Yogyakarta 55581. Telp/Fax : 0274-867686, 7482091; E-mail: office@ireyogya.org

Contact Person :
Dina Mariana : 081931732249
(dina@ireyogya.org, dinora_mariana@yahoo.com)
Machmud : 08156809043/081328350889
(machmud@ireyogya.org) ; machmud_009@yahoo.com)
Hesti : 085743491008
(office@ireyogya.org)